Desa fiktif di Konawe, Sulawesi Tenggara. (CNN Indonesia/Fandi)Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Ali Mazi menyatakan siap diperiksa pihak kepolisian Polda Sultra terkait kasus dugaan desa fiktif yang menerima aliran dana desa, di Kabupaten Konawe. Saat ini kasus dugaan desa fiktif sedang ditangani oleh jajaran Polda Sultra.
"Karena ini kan ditangani oleh pihak kepolisian. Kita kan enggak bisa masuk ke dalam itu. Ya, kalau kita diminta keterangan ya bersedia," kata Ali di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (8/11).
Ali mengatakan belum mengetahui keberadaan desa fiktif di wilayahnya. Ia pun menyatakan belum mendapatkan laporan dari jajarannya. Politikus Partai NasDem itu juga menyatakan belum mendapat panggilan dari Polda Sultra.
"Saya juga belum tahu, karena saya belum dikonfirmasi, saya juga belum diberikan laporan. Karena itu memang ranahnya hukum. Kami serahkan saja sepenuhnya dan kita percayakan hukum itu ada," ujarnya.
Ali pun belum berencana untuk meninjau keberadaan desa fiktif itu yang terletak di Kabupaten Konawe. Ia mengatakan masih menunggu perintah untuk turun ke lapangan melihat fakta di lapangan.
"Kalau enggak ada perintah kan kita enggak boleh cawe-cawe. Jangan sampai kita salah kerja. Kita pasrahkan ke kepolisian kepada kejaksaan kepada KPK, yang sudah ikut campur. Menteri Keuangan, Menteri Desa. Tentu mereka punya kompeten kan," tuturnya.
Sebelumnya Penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Sultra telah memeriksa sebanyak 57 saksi dalam dugaan desa fiktif di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.
Kepala Sub Bidang (Kasubbid) Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Polda Sultra Kompol Dolfi Kumaseh menyebut, ke-57 saksi yang sudah diperiksa itu di antaranya, kepala desa, pejabat di Kabupaten Konawe, pejabat Pemprov Sultra dan pegawai di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
sumber: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191108165312-12-446725/gubernur-sultra-siap-diperiksa-polisi-soal-desa-fiktif
